Jakarta - Nurdin Halid masih sibuk. Katanya meski nanti ia tidak lagi mengomandani Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), masih akan banyak pekerjaan yang akan menghampirinya. Meski demikian untuk sekarang ia akan mati-matian mempertahankan PSSI yang kini dibekukan pemerintah. Jurus-jurus sudah disiapkan.
Nurdin akan tetap bertahan memimpin PSSI sampai ada penggantinya di Kongres PSSI empat bulan ke depan. Ia tidak akan peduli dengan pembekuan PSSI yang dilakukan Menpora. Keputusan untuk tidak mempedulikan pembekuan ini merupakan keputusan hasil rapat PSSI. PSSI akan mengajukan gugatan secara hukum kepada Menpora yang dinilai tidak memiliki dasar hukum membekukan PSSI.
"Kami memutuskan, kami tidak peduli dengan keputusan Menpora itu. Kalau dia mengatakan telah mengeluarkan keputusan, mana suratnya? Ini keputusan banci, ini merupakan kesewenang-wenangan dia," kata Nurdin kepada detikcom yang menemuinya di Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di sini, Nurdin memimpin rapat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Nurdin cs akan melakukan gugatan secara hukum setelah Menpora menunjukan surat keputusan pembekuan PSSI, termasuk menghentikan dana. "Kalau sudah ada surat keputusannya, baru kita peduli dengan cara melakukan gugatan secara hukum. Kita sudah menunjuk pengacara untuk itu. Sekarang, mana surat itu?" tantangnya.
Nurdin mengaku dirinya bertahan di PSSI bukan untuk melanggengkan jabatannya sebagai Ketua Umum. Ia bertahan dengan dalih agar PSSI tidak diobok-obok oleh pihak yang tidak mengerti struktur dan aturan di PSSI dan peraturan perundang-undangan yang lain.
"Kami tetap berjalan, dan kami sudah mengirimkan surat ke Federation International Football Association (FIFA) bahwa kami tetap eksis dan tetap ada," tegasnya tanpa merinci kapan surat itu dikrimkan ke FIFA yang berkedudukan di Swiss itu.
Dengan penuh semangat, Nurdin juga menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil PSSI ke depan. Salah satunya akan segera menggelar Kongres PSSI untuk membentuk Komite Pemilihan dan Pemilihan Ketua Umum. Untuk Komite Pemilihan sendiri akan dilakukan 4 bulan ke depan, serta Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua akan dilakukan 2 bulan setelah Komite Pemilihan terbentuk nantinya.
"Kemudian kami akan melakukan konsolidasi organisasi, makanya kami akan membuat surat kepada seluruh Pengprov PSSI dan Pengcab PSSI untuk tetap di garis organisasi," ungkap pria asal Bone itu.
Sikap ngotot memang sudah menjadi watak Nurdin. Bukan Nurdin Halid, kalau tak berani dan nekat melawan arus gerakan anti terhadap dirinya. Dulu Ketika diterpa sejumlah kasus hukum, ia tetap bertahan memimpin PSSI. Bahkan ketika dijebloskan ke penjara, ia pun memimpin dari balik terali besi.
Nurdin mengaku, ia mempertahankan PSSI karena mendapatkan dukungan orang-orangnya di daerah, keluarga dan tentunya individu-individu di Partai Golkar. "Secara pribadi, saya tidak pernah kurang kerjaan. Seperti di sini saya pimpinan Raker Dewan Koperasi dan lainnya. Mereka tidak terpengaruh dengan kasus di PSSI, semua meminta saya untuk tetap maju.Ini SMS teman-teman dari seluruh Indonesia," ujar Nurdin ketika ditanya apa yang akan dilakukan bila tidak di PSSI lagi.
Perlawanan Nurdin Halid dan kawan-kawannya diprediksi masih akan panjang. Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Ari DP menengarai sikap Nurdin yang keras karena didukung sejumlah orang kuat di belakangnya.
"Ini perlawanan Nurdin mungkin masih lama. Nurdin hanya pasang badan, dan ada kekuatan di belakangnya. Pertarungannya akan sangat menarik. Sekarang ini kan pertarungannya seperti dua gajah yang besar. Satu gajah biru dan satu gajah kuning, yang mati sepakbola di tengah-tengahnya," ulas Ari.
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Save Our Soccer, Apung Widadi memastikan Nurdin akan melakukan serangan balik kepada pemerintah atas pembekuan PSSI ini. Nurdin diyakini mempertahankan jabatannya hanya untuk kepentingan politik Pemilu 2014.
"Nurdin ini orang yang sudah gila jabatannya, dan pasti dengan pembekuan ini, dia akan menyerang balik pemerintah. Pastinya, dia akan berkeras mempertahankan jabatannya untuk kepentingan politik 2014," kata Apung.
Karenanya, Apung berharap pemerintah harus memberikan pernyataan tertulis soal pembekuan itu. Selain itu, pemerintah diminta membentuk Badan Penyelamat Revolusi yang bertugas mempersiapkan Kongres PSSI secara terbuka dan demokratis. Bahkan pemerintah pun diminta memberikan sanksi kepada Nurdin Halid yang dinilai sebagai penjahat dalam sepakbola. Di antaranya kebohongan publik dalam surat FIFA tahun 2007, korupsi APBD Persisam Samarinda, politisasi Tim Nasional sehingga kalah main di Piala AFF.
"Pemerintah bisa mengambil langkah hukum, misalnya dalam kebohongan publik. Harapan supporter memang Nurdin tidak diberikan ruang lagi untuk mencampuri sepakbola," tandasnya.
